MAKASSAR, KACE – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi masalah stunting melalui Rapat Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting dan Evaluasi Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Semester Pertama Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Ruangan Sipakalebbi, Balaikota Makassar, dan dihadiri berbagai instansi lintas sektor yang memiliki peran penting dalam upaya penurunan stunting di kota ini. Kamis, (8/8/24).
Plt Kepala DPPKB Makassar menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mempercepat penurunan angka stunting. “Stunting adalah masalah multidimensional yang memerlukan pendekatan lintas sektor. Kami di DPPKB berperan sebagai penggerak utama untuk menyatukan langkah semua pihak,” ujarnya saat membuka rapat.
Dalam rapat ini, berbagai pihak, seperti Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Ketahanan Pangan, turut membahas langkah strategis yang akan diambil. DPPKB Makassar sendiri memfokuskan perannya pada penyuluhan kepada masyarakat, perencanaan keluarga, dan pemberdayaan kader Posyandu untuk memastikan intervensi gizi dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Kepala Bidang Penyuluhan Penggerakan dan Satgas Stunting dari BKKBN Sulawesi Selatan memuji peran DPPKB dalam membangun sinergi. Menurutnya, koordinasi yang dipimpin oleh DPPKB Makassar telah memberikan dampak positif dalam pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat lokal.
Evaluasi semester pertama menunjukkan beberapa pencapaian positif, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan gizi seimbang dan perbaikan sanitasi. Namun, masih terdapat tantangan besar, terutama di wilayah dengan akses layanan kesehatan terbatas. DPPKB berencana meningkatkan jangkauan program dengan melibatkan lebih banyak kader Posyandu dan memanfaatkan teknologi informasi untuk edukasi kesehatan.
Dengan sinergi yang semakin erat antarinstansi, DPPKB Makassar optimistis target penurunan stunting di Kota Makassar dapat tercapai, sesuai dengan rencana aksi nasional. (*)
