Demokrasi Indonesia terancam mati dengan sistem pemilu lewat DPRD yang memungkinkan partai politik memilih calon kepala daerah. Sistem ini telah dikritik oleh banyak pihak karena dianggap tidak demokratis dan tidak adil.
Dengan sistem ini, rakyat tidak lagi memiliki hak untuk memilih langsung calon kepala daerah. Hak itu diambil alih oleh partai politik yang duduk di DPRD. Ini berarti, rakyat tidak lagi memiliki kontrol atas pemerintahan daerah mereka.
Ini adalah ancaman serius bagi demokrasi kita. Rakyat harus memiliki hak untuk memilih langsung calon kepala daerah, bukan partai politik.
Sistem pemilu lewat DPRD juga membuka peluang bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Partai politik bisa membeli suara rakyat dengan uang atau janji-janji manis, dan kemudian memilih calon yang bisa memenuhi kepentingan mereka.
Kita harus menuntut sistem pemilu yang lebih adil, transparan, dan demokratis, lanjut Andi fatha yang juga salah satu konsultan politik selama ini. Rakyat harus memiliki hak untuk memilih langsung calon kepala daerah, bukan partai politik.
Pemerintah dan DPR harusnya tetap menjaga sistem demokrasi hari ini pasca orde baru. Karna inilah sejatihnya demokrasi sebetulnya sesuai amanah UUD 1945. Mengapa rakyat harus di cabut inkonstitusionalnya yang melakukan money politik, mengajarkan sistem money politik karna lemahnya penerapan aturan, lemahnya sistem kaderisasi partai, sehingga siapa punya uang maka ia akan di lirik.
Jika tidak dipertahankan, maka demokrasi akan terus terancam dan rakyat akan kehilangan kepercayaan pada sistem politik. Maka hanya ada satu kata, lawan !.(*)