MAKASSAR, KABARCELEBES.COM – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi melaksanakan Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (monitoring APBD Provinsi Sulawesi Selatan APBD Tahun 2026) kelurahan lariangbangi kecamatan Makassar kota Makassar 27 April 2026.
Dalam sambutannya bahwa Andi Rachmatika Dewi menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan sebagai bentuk monitoring anggota DPRD provinsi sulawesi selatan terkait Program yang di laksanakan oleh pemerintah provinsi.
Namun Ia menekankan memang sejauh ini pemerintah provinsi tidak terlalu banyak mengeluarkan program untuk kota Makassar karena di nilai Makassar cukup mandiri dari segi finansial akan tetapi fasilitas Pemerintah Provinsi yang ada di kota Makassar banyak karena ada 6 Rumah Sakit yang dikelola pemerintah provinsi.
“Bukan hanya Rumah Sakit akam tetapi sekolah SMK dan SMA juga merupakan kewenangan pemerintah provinsi untuk penganggaran untuk melakukan perbaikan infrastruktur sekolah,” katanya. Senin (27/4).
Untuk di kecamatan Makassar Sendiri Cicu sapaan akrab Rachmatika Dewi membeberkan bahwa sejak dirinya menjadi anggota DPRD kota Makassar tahun 2009 memang tidak adanya SMA di kecamatan Makassar namun menurutnya bukan pemerintah provinsi yang tidak mau membangun akan tetapi tidak ada lahan Pemprov.
“Dari jaman dulu kita belum bangun karena tidak adanya lahan pemerintah provinsi sementara untuk membangun gedung sarana pendidikan pemerintah harus punya aset atau tanah yang luas karena kedepannya bangunan tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Cicu juga menyampaikan soal banyaknya keluhan masyarakat terkait BPJS gratis yang tidak lagi dibayarkan oleh pemerintah provinsi karena sudah berdasarkan desil (tingkat ekonomi masyarakat) yang semua datanya ada pada kementerian sosial.
“Perlu saya sampaikan bahwa kementerian sosial mengkategorikan desil 1-5 kurang mampu, 5-10 sudah dianggap sejahtera. Tapi kalau merasaki masih desil 1-5 maka bisa di kantor kelurahan melaporkan,” ungkapnya.
“Kami sangat menyayangkan hal tersebut, semoga kami bisa mencarikan solusi terbaik. Karena saat ini pemerintah menganggap kita sudah sejahtera jika sudah memiliki kredit atau pinjaman di bank atau sudah mampu cicil motor sehingga dianggap tidak prasejahtera lagi,” urainya
Selain itu Cicu yang juga ketua partai NasDem kota Makassar mengungkapkan bahwa sejauh ini dirinya juga menerima keluhan soal sampah setiap turun keliling ke kelurahan baik soal pengangkutan dan Armada sampah yang masih kurang apalagi kedepannya harus ada pemilihan sampah organik dan non organik sehingga masyarakat harus diberikan edukasi
“Saya sebagai ketua partai NasDem Makassar punya 8 anggota DPRD Makassar dan saya mendorong untuk membuat perda pemilihan sampah organik dan non organik, inilah yang harusnya di sosialisasikan supaya masyarakat sudah punya dua kantong memisahkan sampah sebelum di Pembuangan terakhir,” tuturnya.
Tambahnya, terkait persoalan drainase bahwa hal itu merupakan kewenangan pemerintah pemerintah kota Makassar namun apa yang menjadi aspirasi masyarakat semua akan tersampaikan karena sudah ada juga pihak kelurahan dan kecamatan pada kegiatan pengawasan.(*)