TAKALAR, KABARCELEBES.COM — Birokrasi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar kembali diwarnai kabar tak sedap.
Salah satu oknum kepala desa (Kades) disebut-sebut tidak hanya menjalankan tugas administratif dan pelayanan warga, tetapi juga ikut bermain dalam proyek-proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Informasi yang beredar menyebut, oknum Kades tersebut mengendalikan sejumlah perusahaan, bahkan mendirikan perusahaan sendiri yang kerap memenangkan tender proyek di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Untuk menyamarkan praktik itu, nama direksi perusahaan bukanlah dirinya, melainkan orang lain, bahkan keluarganya yang dijadikan semacam “boneka”.
Praktik yang menyerupai “warung di dalam warung” ini menuai kegusaran publik. Jabatan kades yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat justru diduga dimanfaatkan untuk memperkaya diri.
“Salah satu proyek yang diduga dikendalikan oleh kades tersebut yaitu rehabilitasi Kantor Kecamatan Pattallassang dengan pagu Rp600 juta lebih yang bersumber dari APBD Takalar tahun 2025,” beber sumber yang minta dirahasiakan identitasnya, Selasa (23/12/2025).
Kedekatan sang kades dengan Bupati Takalar disebut-sebut membuat pengondisian proyek semakin mudah. “Ini ibarat pejabat punya warung di dalam warung. Sudah pegang kuasa jabatan, masih ikut jadi pemain proyek. Harus segera ditertibkan,” ungkapnya.
Sorotan publik kini mengarah ke Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye dan Wakil Bupati, Hengky Yasin. Keduanya diminta segera turun tangan.
“Praktik semacam ini sama saja dengan merusak wajah pemerintahan baru yang belum lama alias baru seumur jagung. Kalau ini dibiarkan, citra pemerintahan bisa tercoreng. Padahal masyarakat masih menunggu realisasi janji-janji perubahan dari kepala daerah baru,” tegasnya.
Jika dibiarkan, publik akan menilai bahwa kepemimpinan baru tidak lebih dari kelanjutan kultur lama. Sebaliknya, jika ditindak tegas, kasus ini bisa menjadi momentum awal untuk membangun pemerintahan yang bersih, sekaligus mengirim pesan bahwa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tak lagi mendapat tempat di Takalar.
Kini, bola ada di tangan Bupati Takalar dan Wakil Bupati. Publik menunggu: apakah mereka akan menutup mata atau justru menjadikan kasus ini sebagai tonggak pembuktian janji perubahan?.(* )
