POLMAN.KACE –Ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir sampah di Binuang, hingga membusuknya sampah di kantor Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman adalah bukti pemerintah daerah belum memiliki respon terhadap masalah pelayanan publik terutama soal sampah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Peneliti Public Policy Network, Dr. Ali Anas. Dia menyayangkan tidak adanya alternatif dari pemerintah terkait penangan sampah ini. “Sangat disayangkan jika sampai ada penutupan dari masyarakat sebab sebelum itu terjadi seharusnya pemerintah sudah menyiapkan alternatif solusi. ini bukti bahwa pemerintah belum respon terhadap masalah pelayanan publik terutama soal sampah,” katanya.
Lanjut Ali Anas, dalam merumuskan kebijakan soal pengelolaan sampah pemerintah wajib melibatkan stakeholder lain yang sifatnya kelembagaan baik secara internal (OPD terkait) dan secara eksternal (masyarakat, swasta dan investor) secara kolaboratif.
“Sampah itu harus dikelolah dari hulu hingga hilir. TPA hanyalah hilir sehingga harus diurai masalahnya mulai dari hulu sehingga ditentukan pendekatan terbaik dalam menangani sampah tersebut,” katanya.
Ditegaskan oleh Ali Anas, pemerintah harus menyiapkan regulasinya, bisa mengatur soal peranan swasta untuk memgelolah dan masyarakat umum juga ikut berpartisipasi. “Banyak komunitas bank sampah tapi itu sifatnya relatif kecil sehingga harus di wadahi oleh pemerintah melalui pelibatan swasta yang lebih besar. Pemerintah memiliki kewenangan itu untuk mengatur,” tuturnya.
Hingga saat ini Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar, belum mengeluarkan statemen resmi mengenai darurat sampah Polman ini.
Kepala Bidang Kebersihan Pemkab Polewali Mandar, Nursam mengaku untuk penanganan sampah saat ini diserahkan ke masing-masing kecamatan.
Pemkab Polman masih terus berupaya mencari lokasi atau untuk pembangunan TPA baru pasca TPA Paku ditutup. Sampah mengunung itu berasal dari limbah rumah tangga dan pasar. Tampak petugas memilah sampah sebelum dibakar.
Camat Wonomulyo, Sulaeman Mekka mengatakan pihaknya kesulitan mencari lahan di Kecamatan Wonomulyo untuk dijadikan tempat pembuangan sampah sementara. Kalau pun ada, lokasinya dekat dengan permukiman warga.
“Di Wonomulyo untuk tempat pembuangan (sampah) sementara belum ada. Karena tidak ada lahan, berada di posisi pemukiman semuanya,” imbuhnya.
Menurutnya, untuk membuat mesin pengolah sampah yang dimaksud membutuhkan anggaran besar. Rencana ini Diharap mendapat dukungan pemerintah lewat APBD.
“Untuk membuat mesin ini, membutuhkan modal, anggarannya sekitar Rp 180 sampai 200 juta. Mesinnya bisa dirakit sendiri, dan Insya Allah bisa mengantisipasi sampah di Kecamatan Wonomulyo,” imbuhnya.
Apalagi produksi sampah di Polman terus meningkat. Volume timbunan sampah diperkirakan akan melonjak dua kali lipat saat bulan suci Ramadan mendatang.
TPA di Desa Amola, Kecamatan Binuang juga ditolak warga gegara dianggap mencemari lingkungan hingga ditutup paksa. Penolakan ini membuat pemerintah setempat mengambil kebijakan agar penanganan sampah dilakukan dikembalikan ke kecamatan masing-masing.
