MAKASSAR, KACE — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyentil Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikat laut di Makassar.
Di mana BPN Makassar sebelumnya membenarkan adanya laut bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Makassar. Namun enggan mengungkap identitas pemilik sertifikat.
“Pokoknya ungkap semua nama-namanya. Minta BPN ungkap semuanya,” kata Danny.
Ia menegaskan, laut tidak boleh disertifikatkan. Itu sesuai dengan aturan yang ada.
“Pertama, laut itu tidak boleh ditimbun tanpa izin. Ada izinnya. Nggak sembarang itu. Apalagi mensertifikatkan,” terang Danny.
Danny mengaku bisa melihat siapa saja yang punya sertifikat dibatas laut. Ia bahkan menjanjikan kepada para jurnalis yang mewawancarainya untuk menunjukkannya.
“Ada yang sertifikatkan air. air, air sertifikat air sertifikat. Gampang kita lihat, nanti saya tunjukkanki. Nanti dibilang lagi politik. Ternyata yang banyak bicara itu yang punya nama di situ,” aku Danny.
Adapun laut yang bersertifikat dimaksud berada di kawasan reklamasi Jalan Metro Tanjung Bunga.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar persoalan akses publik, tetapi juga terkait mafia tanah yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya.
“Kita harus menangkap pesan kuat dari Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen memberantas pungli dan mafia tanah. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kasus seperti ini. Kementerian ATR/BPN harus bertindak cepat, tegas dan tanpa kompromi,” katanya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Fadjry Djufry, angkat suara terkait kaveling laut di Makassar. Ia menyamakannya dengan pagar laut di Tangerang, Banten.
Fadjry mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan detail terkait hal tersebut. Meski begitu, ia menyebut kaveling laut di dua tempat berbeda itu ada kesamaan.
“Iya. Saya belum detil. Tapi hampir sama dengan pagar yang di Tangerang itu,” kata Fadjry kepada wartawan baru – baru ini.
Sesuai aturan, kata Fadjry. Meski tak merinci aturan dimaksud, laut tak boleh dipagari. (*)