MAKASSAR,KACE — Pelantikan Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulselbar mengundang dua tokoh Sulbar, yakni tokoh pendidikan Prof Husain Syam (PHS) dan Tokoh Politik yang juga Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM).
Kegiatan berlangsung di Wisma Negara, CPI Makassar, Kamis (10/2). Pada kesempatan tersebut PHS membawakan orasi ilmiah, sementara ABM yang jadwalnya memberikan sambutan tampak tak hadir di lokasi.
Berdasarkan pantauan kabarcelebes.com, Gubernur Sulbar ataupun yang mewakili tak kunjung hadir. Sementara PHS yang hadir sejak awal membawakan orasi ilmiah yang menitik beratkan potensi ibu kota negara (IKN) yang baru.
Terkait ketidak hadiran beberapa tokoh pada kegiatan pelantikan tersebut, Ketua Panitia Pelantikan BADKO HMI Sulselbar, Iwan Darmawan mengaku lumrah terhadap kesibukan para pemangku kepentingan.
“Pada jadwal memang, ada rencana mengundang Bang Sandi (Sandiaga Salahuddin Uno, Menparekraf), Kakanda SYL (Syahrul Yasin Limpo, Mentan), dan Bang Bahlil (Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi). Hanya saja, Bang Bahlil melalui protokoler menjelaskan ada kendala jadwal sehingga tidak bisa hadir,” kata Iwan.
Lanjutnya, SYL pun demikian dan menyampaikan permohonan maaf. Sementara Bang Sandy mengaku bisa hadir secara virtual, akhirnya diberi ruang berbicara secara daring dihadapan semua hadirin.
“Sementara PLT Gubernur Sulsel, tidak bisa hadir tapi meminta kami untuk hadir pada gala Dinner bersama Ketua Umum Raihan sebentar malam,” katanya. (*)
Konsep PHS
Sementara dalam orasi ilmiahnya, PHS memiliki banyak konsep sebagai masukan.
Salah satunya yakni bagaimana meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM). Dimana ada tiga sektor dan harus menjadi prioritas dalam rangka pemindahan IKN.
Ketiga sektor tersebut adalah pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat sebagai kekuatan ekonomi.
Menurut PHS, pendidikan merupakan hal paling mendasar yang perlu dikuatkan menyonsong IKN. Sama halnya dengan kesehatan. Faktor ini juga sangat penting sebagai penunjang.
Sementara di sektor ekonomi, peningkatan daya beli perlu ditingkatkan guna menunjang penguatan ekonomi.
Selain itu, PHS juga mendorong Pemerintah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ikut berperan aktif dan IKN. Pasalnya, potensi alam yang ada di dua daerah tersebut sangat besar.
Potensi itu, kata PHS, tentunya bisa dimanfaatkan sebagai kontribusi Kawasan Indonesia Timur (KTI) untuk IKN.
“Sebut saja salah satunya suplai material dari Sulsel dan Sulbar yang berkualitas. Tentu ini bisa digunakan membangun IKN,” cetus PHS.
Untuk itu, dibutuhkan sosialisasi komprehensif ke masyarakat secara luas sehingga IKN akan memberi arah baru dalam pemerataan pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan. (tim)
